‘Climate Change’ dan Politik Lingkungan Hidup Pasifik Selatan

Muhammad Ghiffari Irfansyah
Staff Penelitian dan Pengembangan

Persoalan lingkungan tak hanya tentang limbah industri, sampah, maupun kebakaran hutan dan pembebasan lahan besarbesaran yang mana lebih banyak terjadi di daratan. Tetapi juga masalah lingkungan yang terjadi di lautan. Tentu kita samasama mengetahui bahwa wilayah Bumi sebagian besar terdiri dari lautan. Wilayah lautan yang besar merupakan bagian lingkungan yang tak terpisahkan dari biosfer. Gejalagejala lingkungan yang terjadi merupakan dampak dari hal yang terjadi secara global. Salah satu wilayah lautan di Bumi yang paling luas yakni Samudera Pasifik. Samudera yang melintang jauh dari ujung timur Benua Asia dan Australia hingga barat Benua Amerika ini memiliki banyak keistimewaan bagi Bumi, salah satunya menjadi tempat tinggal bagi banyak manusia di kawasan negaranegara kepulauan yang terletak di wilayah Pasifik Selatan.

Sekilas Tentang Pasifik Selatan

Secara geografis Pasifik Selatan terletak diantara tiga benua, yaitu Asia di bagian barat, Australia di selatan, dan Amerika di timur. Wilayahnya membentang sepanjang 16.000 km membujur dan 15.000 km melintang dengan luas daratan hanya 552.000 km2. Dalam wilayah tersebut terdapat 25.000 pulau yang berpenduduk sekitar 6,3 juta jiwa, namun 3,9 juta jiwa diantaranya mendiami Papua Nugini. Kawasan ini dibagi ke dalam tiga wilayah budaya, bukan teritori, yakni Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia. Negaranegara tersebut diantaranya adalah Palau, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Tonga, Papua Nugini, Tahiti(Polinesia Perancis), dll. Secara singkat, kondisi fisik Pasifik Selatan sangat didominasi oleh lautan. Wilayah yang dikelilingi laut ini sangat rawan terhadap gejalagejala alam seperti abrasi, arus angin dari berbagai arah, potensi gempa yang tinggi karena dekat dengan lempeng Pasifik, serta pulaupulau vulkanis yang rawan dengan letusan gunung berapi.[i]

Climate Change vs Pasifik Selatan

            Climate Change sesungguhnya merupakan hal alami yang sudah pasti terjadi di Bumi. Perubahan iklim senantiasa terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun terminologi ini cukup sesuai untuk menjelaskan bahwa gejala perubahan iklim yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Dengan semakin intensnya kampanye tentang climate change, negaranegara Pasifik Selatan juga semakin diteror oleh masalah lingkungan. Salah satu yang utama adalah ancaman tenggelamnya pulaupulau mereka yang bahkan ketinggian maksimalnya hanya 12 meter.[ii] Hal ini telah menjadi isu yang besar sejak 1972.

Dibentuknya forum Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in South Pacific Offshore Areas atau CCOP/SOPAC menjadi bentuk nyata perhatian negaranegara forum tersebut mengenai masalah lingkungan mereka. Bukan hanya masalah lingkungan secara geografis, tetapi juga masalah sumber daya alam baik yang potensial maupun yang sudah dieksploitasi. Negaranegara kawasan ini juga ikut serta dalam South Pacific Regional Environment Programme atau SPREP, yang disponsori oleh South Pacific Forum, South Pacific Commission bersama dua badan PBB yakni ESCAP dan UNEP. Kerjasama yang ditandatangani pada Januari 1980 ini menangani masalahmasalah manajemen perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Pasifik Selatan.[iii] Selain itu, kawasan ini pernah aktif dalam memperjuangkan kawasan anti nuklir atau South Pacific Nuclear Free Zone pada perjanjian Rarotonga 1985. Hal ini disebabkan oleh pengalaman traumatik dimana sebagian penduduk di kawasan Pasifik Selatan adalah penduduk yang menderita berbagai penyakit sebagai akibat dari ujicoba senjata nuklir yang dilakukan AS sejak 1946 dan Perancis sejak 1960an. Para pemimpin negara Pasifik Selatan mengkhawatirkan rusaknya lingkungan geografis mereka sebagai akibat dari aktivitas ujicoba tersebut. Pada akhirnya Perancis pada tahun 1992 menghentikan aktivitas ujicoba nuklir mereka. Namun sengketa ini tetap berlangsung hingga 1995 dan melibatkan banyak pihak yang pro kepada Pasifik Selatan seperti Greenpeace, Australia, dan Selandia Baru.[iv]

Tragedy of Commons          

Usia Bumi yang sudah menua memungkinkan banyaknya gejala alam terjadi di penjuru muka Bumi. Peradaban manusia yang sudah semakin memenuhi Bumi ditambah segala aktivitas ekonomi dan industri yang merajalela membuat Bumi harus menderita dan manusia tetap pada keserakahannya sekalipun bencana alam yang menghampiri mereka hampir tak akan diindahkan. Bahkan tak hanya Bumi, kepada manusia sesama mereka tetap saja dikorbankan demi hasrat akan pemenuhan keinginan dalam menguasai sumber daya alam. Dalam teori Tragedy of Commons, saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya, maka kekayaan alam tersebut akan habis dan merugikan mahkluk hidup lain.[v] Misalnya, apabila tersedia satu jenis ikan berpopulasi sekitar 5 juta ekor di sebuah wilayah lautan, dan diperebutkan oleh lebih dari seribu nelayan besar dan diantara mereka kerap melakukan penangkapan secara berlebihan, maka seiring waktu nelayan lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tangkapannya. Ekosistem laut di daerah tersebut juga dapat terganggu akibat berkurang drastisnya populasi ikan tersebut. Tragedy of Commons juga dapat menjelaskan masalah polusi. Pembuangan limbah ke wilayah perairan seperti sungai, laut, dan danau berupa bahan kimia, sampah rumah tangga, hingga bahan radioaktif-pun menyebabkan masalah lingkungan.

Mindset yang buruk yakni meyakini apa yang kita buang tidak sebanding dengan besarnya alam, membuat kita berpikir bahwa limbah tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kemudian tanpa adanya penanganan limbah yang baik, akan berakibat pada penumpukan limbah yang akan merusak alam di sekitarnya, bahkan hingga seluruh permukaan Bumi. Di negara maritim seperti kawasan Pasifik Selatan yang notabene mendapatkan sebagian besar hasil alam dari laut, eksploitasi laut yang berlebihan juga dapat terjadi. Hal ini mengakibatkan hampir punahnya banyak spesies laut dan juga eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, Tragedy of Commons, apabila kita mengambil efek rumah kaca sebagai penyebab Climate Change, akan membuat negaranegara di perairan Pasifik Selatan ini tenggelam sebagai hasil akumulasi dari pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada apa yang disebut Climate Change.

Jika melihat teori Tragedy of Commons maka kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Climate Change itu sendiri lah yang merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya upaya manusia terutama di negaranegara maju untuk memperluas eksplorasi perusahaan ekstraktif dan industrinya di penjuru dunia. Sedangkan negaranegara berkembang termasuk negara dunia ketiga hanya dijadikan tumbal atas upaya negara maju untuk terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi Bumi demi keuntungan mereka sendiri. Seringkali kita mendengar hal tersebut, terutama apabila mulai mengangkat isu yang bipolar, yakni antara negaranegara belahan bumi utara dan selatan. Salah satu bukti nyata adalah Kebijakan REDD+. Kebijakan ini pada intinya adalah negaranegara penghasil emisi besar harus membayar insentif kepada negaranegara berkembang yang masih memiliki hutan hujan tropis seperti Indonesia dan Brazil. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan konflik dimana negara maju merasa tak perlu lagi menurunkan emisinya karena sudah membayar insentif tersebut.[vi]

Kekuatan Politik Internasional

Selain itu, keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement semakin membuat negaranegara Pasifik Selatan cemas akan “tenggelamnya pulaupulau mereka.” Padahal kawasan ini telah menyambut baik keputusan Paris Agreement untuk target pengurangan karbon yang agresif. Negaranegara kecil apalagi hanya kepulauan di wilayah Pasifik Selatan tidak memiliki cukup power atau kuasa atas politik internasional. Sistem yang ada hanya melegitimasi negaranegara kuat yang memiliki kepentingan di atas negaranegara kecil seperti mereka. Dengan sedikit kapasitas untuk membendung ancaman ini terhadap keberadaan mereka sendiri, negara-negara ini tentu sangat bergantung pada aktoraktor besar seperti NGO maupun negara maju untuk melakukan reformasi yang dapat mencegah pemanasan lebih drastis pada atmosfer, lautan dan permukaan bumi.[vii]

            Kemajuanpun didapatkan oleh kawasan ini, dengan Fiji yang menjadi negara penyelenggara atau Presiden dari Conference of the Parties (COP) yang diselenggarakan di Jerman pada 6 November 2017 kemarin, tepat setelah Trump memutuskan AS mundur dari Paris Agreement. Kepresidenan Fiji pada konferensi ini menjadi sejarah dan lompatan jauh bagi negaranegara Pasifik Selatan. Hal tersebut juga sengaja dirancang untuk menyoroti masalah yang dihasilkan Climate Change kepada negara-negara Kepulauan Pasifik tidak hanya naiknya permukaan laut, namun lebih banyak peristiwa perubahan cuaca intens yang menyebabkan kerusakan parah, seperti Topan Winston tahun lalu, yang menyebabkan kerusakan senilai 10 persen dari PDB negara tersebut.[viii]

            Climate Change merupakan hal yang wajar, namun apabila hal tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang berlaku tidak adil terhadap alam tentu menjadi beda urusan. Manusia hidup berdampingan di dunia dalam sekatsekat teritorial dan institusional bernama negara. Sedangkan mereka seringkali lupa bahwa mereka membutuhkan Bumi sebagai lingkungan tempat mereka tinggal dan hidup untuk menjalankan aktivitas mereka apapun itu. Relasi kuasa antara manusiamelalui negara sebagai aktor internasional yang memiliki legitimasi atas teritori dan kebijakan pemanfaatan ruang(air, darat, udara)nya masingmasingdengan lingkungan terjadi dalam lingkup global. Sedangkan masih cukup banyak manusia yang belum memahami betul bagaimana lingkungan dapat menjadi subjek politik yang juga memiliki relasi dengan manusia lain bahkan sistem sosial politik manusia di berbagai wilayah di Bumi. Negaranegara Pasifik Selatan menjadi bukti bahwa Politik Lingkungan Hidup merupakan salah satu hal yang pantas diperjuangkan mengingat salah satu tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Di sisi lain, kebahagiaan mereka tercapai salah satunya berkat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Namun, apa yang mereka hadapi bukanlah persoalan lingkungan regional yang dapat mereka hadapi dalam satu kawasan, melainkan sebuah persoalan global yang menyangkut banyak negara dan aktivitas mereka yang langsung berinteraksi dengan alam serta memengaruhi bagian lain dari Bumi yang luas ini.



[i] Hamid, Z. (1996). Sistem Politik Pasifik Selatan. Jakarta: Pustaka Jaya. p1213.

[ii] Detiknews. (2007, Dec 3). Tolong! Pulau-pulau di Samudera Pasifik Terancam Tenggelam. Accessed February 19, 2018, from https://news.detik.com/berita/d-861009/tolong-pulau-pulau-di-samudera-pasifik-terancam-tenggelam.

[iii] Hamid, Z. p158.

[iv] Hamid, Z. p133-136.

[v]  Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243-1248. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1724745

[vi] Mongabay. (2012, Jul 19). Walhi Kaltim: REDD+ Hanya Langgengkan Emisi Negara-Negara Maju. Accessed February 20, 2018, from  http://www.mongabay.co.id/2012/07/19/walhi-kaltim-redd-hanya-langgengkan-emisi-negara-negara-maju/.

[vii] Wyeth, G. Thediplomat. (2017, Jun 5). For Pacific Island States, Climate Change Is an Existential Threat. Accessed February 21, 2018, from https://thediplomat.com/2017/06/for-pacific-island-states-climate-change-is-an-existential-threat/.

[viii] Wyeth, G. Accessed February 21, 2018.