SAMPAH DAN KITA

Oleh : Maria Angelica Christy Aka
Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan KOPHI Yogyakarta 2018

Ketika berbicara mengenai lingkungan hidup, artinya kita akan berbicara pula soal makhluk hidup di dalamnya. Ekosistem terdiri atas berbagai elemen yang saling bersinergi dan karenanya didefinisikan memiliki hubungan yang timbal balik. Artinya lagi, tidak boleh ada egois-antroposentris yang meletakkan manusia di struktur tertinggi sebagai penguasa bumi. Paradigma ini dengan tegas dibantah oleh para ekologis dan juga kaum environmentalis karena relasi yang tercipta dalam ekosistem bukanlah dalam bentuk struktur yang hierarkis, melainkan sebuah siklus relasi timbal balik. Hanya saja, kita tidak bisa mengingkari fakta bahwasanya manusia-lah sang empunya otoritas dan power, sehingga sering kali –kalau bukan selalu– prinsip-prinsip keadilan terhadap lingkungan justru diingkari dengan berbagai kepentingan yang ada. Masyarakat pasar, misalkan, jelas memiliki kecenderungan untuk menghilangkan berbagai pertimbangan demi memenuhi kebutuhannya akan kapital, sehingga lahan-lahan hutan dewasa ini akhirnya bertransformasi menjadi ladang-ladang sawit. Oleh karenanya, peranan manusia menjadi sebuah paradoks tersendiri. Ia memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan perubahan, seperti climate change, penipisan ozon, senjata nuklir, yang jelas sekali dapat mengancam segala bentuk kehidupan di bumi. Namun di sisi lain, hanya manusia yang dapat melindungi spesies langka (Dogra, 1997).


Sikap masyarakat yang konsumtif dibarengi dengan minimnya kesadaran akan lingkungan bukan hanya akan merugikan manusia saja, namun akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar. Tanggal 21 Februari kita peringati setiap tahunnya bukan tanpa alasan. Hari tersebut diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) agar masyarakat tidak lupa dengan tragedi tiga belas tahun lalu di hari yang sama, di mana ratusan orang harus meninggal akibat bencana longsor di TPA Leuwigajah dan menjadikan tragedi ini sebagai salah satu tragedi longsor terbesar di dunia. 


Ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah menjadi kunci penting terjadinya ledakan tersebut. TPA Leuwigajah menjadi tempat pembuangan terakhir dari seluruh Wilayah Bandung Metropolitan, namun sistem pembuangan yang diaplikasikan kala itu masih sekadar sistem open damping atau langsung dibuang tanpa dipadatkan terlebih dahulu, suatu cara “primitif” yang sudah ditinggalkan oleh sebagian besar negara di dunia. Dilaporkan pula bahwa terdapat banyak ledakan api sebelum kejadian berlangsung yang diakibatkan oleh gas metana dan lindi dari dalam tumpukan sampah (Lavigne, et al., 2014). Belum lagi, pemerintah setempat sebagai regulator nyatanya tidak punya itikad baik dalam menyikapi persoalan pengelolaan sampah di TPA tersebut. Selain implementasi sistem yang ngawur, ternyata tidak ada akuntabilitas atas penggunaan dana sebesar Rp 8 miliar yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Kemudian, rencana pembangunan tembok pembatas areal pembuangan sampah dan pemukiman masyarakat nyatanya mangkrak di tengah jalan (Liputan6, 2005). Padahal, tinggi gunungan sampah kala itu mencapai 50-70 meter dan sepanjang 200 meter, namun tembok pembatas yang dibangun hanya sekitar 1 meter dengan jumlah sampah yang masuk setiap harinya sekitar 3.800m3 (Yudiawan, 2017). Skenario selanjutnya yaitu agen-agen pemerintahan ini saling lempar tanggung jawab, enggan mengakui dan mempertanggung jawabkan kelalaiannya sebagai seorang pemimpin.


Sependapat dengan kalimat yang disimpulkan oleh WALHI, yaitu bahwasanya persoalan lingkungan di Indonesia adalah persoalan politik. Terlalu banyak aktor yang berkontestasi di dalamnya. Oleh karenanya, diperlukan sinergitas antar aktor agar persoalan ini bukan sekadar menjadi polemik, melainkan tanggung jawab bersama. Tugas pemerintah jelas bukan hanya untuk memproduksi kebijakan publik saja, sebaliknya ia harus dapat mengimplementasikannya di ranah masyarakat. UU No. 8/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 18/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga seharusnya menjadi penanda yang jelas mengenai posisi pemerintah dalam menyikapi isu lingkungan terkhusus sampah. Kemudian diperlukan pengawasan terhadap aktor-aktor ekonomi agar industri yang dijalankan juga memperhitungkan upaya kelestarian lingkungan. Terlebih lagi pada ranah masyarakat, perlu dilakukan upaya maksimal dari berbagai elemen untuk menyadarkan masyarakat mengenai urgensitas akan kepedulian lingkungan. Terakhir, meski terdengar sederhana dan normatif, barangkali yang menjadi solusi atas permasalahan ini semudah kesadaran bahwa manusia tidak beraa di titik teratas untuk mengontrol, melainkan kesetaraan makhluk hidup demi keselarasan alam. Selamat merenungkan kembali makna peduli sampah nasional. Sudahkah kita peduli?

Sampah dan Kita. KOPHI Yogyakarta.


References
Dogra, B., 1997. Protection of Wildlife: Working with People, not Against Them. Economic and Political Weekly, Volume 32, pp. 1584-1586.
Lavigne, F. et al., 2014. The 21 February 2005, Catasthrophic Waste Avalanche at Leuwigajah Dumpsite, Bandung, Indonesia. Geoenvironmental Disasters, 1(10).
Liputan6, 2005. Liputan6. [Online]
Available at: http://news.liputan6.com/read/96265/pengelolaan-tpa-leuwigajah-kurang-koordinasi
[Accessed 21 February 2018].
Yudiawan, D., 2017. Pikiran Rakyat. [Online]
Available at: http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/21/klipingpr-tragedi-longsor-sampah-di-tpa-leuwigajah-394179
[Accessed 21 February 2018].