Menyebarnya Minyak di Laut Borneo: Persoalan Teknis atau Etika?

Oleh: Faiz Abdullah Wafi
Divisi Penelitian dan Pengembangan Kophi Yogyakarta

 

Dampak kerusakan lingkungan menjadi hal yang problematis ketika dihadapkan dengan sebuah realitas yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya, entah itu berasal akibat kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Ketika jaminan terhadap eksistensi lingkungan semakin tereduksi karena ulah manusia, lingkungan sekarang pun malah menjadi objek yang bias untuk memaksakan kehendak manusia. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari upaya pemanfaatan itu, justru manusia sendiri tenggelam pada upaya eksploitasi yang semakin masif yang bukan hanya mengancam habitat makhluk hidup lain tapi juga secara hidupnya sendiri. Dalam hal ini ada sebuah sudut pandang tersendiri yang penulis rasa patut untuk dipertanyakan tentang apakah sikap manusia sendiri harus dibatasi dengan persoalan lingkungan dan ketika manusia melakukan kesalahan apakah itu tergolong persoalan teknis ataupun etika?. Tentunya pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah untuk dijawab karena butuh elaborasi yang lebih terkait relasi antara manusia, makhluk hidup, lingkungan dan persoalan teknis ataupun etika. Untuk itu penulis akan mencoba menemukan benang merah terkait dengan sebab akibat yang terjadi pada kerusakan lingkungan dewasa ini terutama menyebarnya minyak di Laut Borneo.

Pada dasarnya persoalan lingkungan bukan saja persoalan teknis melainkan juga persoalan etika dan moralitas, demikian pula yang terjadi pada kasus pemanasan global, krisis ekologi, atau bahkan pembalakan liar (Keraf, 2010:1)[1]. Etika dan moralitas menjadi sangat relevan ketika kita menganalisisnya dan mencermatinya lebih dalam, terutama tentang batas-batas tindakan dan aktivitas yang tidak boleh manusia lakukan demi mencapai sebuah kebaikan bersama. Tidak ada penyangkalan lagi bahwa, banyak kasus kerusakan lingkungan sekarang ini baik di lingkup lokal maupun internasional disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Kasus pencemaran lingkungan misalnya, akibat pembuangan limbah oleh industri-industri yang tidak bertanggung jawab atau bahkan pembalakan liar dengan upaya perluasan lahan pertanian dan perkebunan, seperti halnya kelapa sawit atau bahkan kasus tumpahnya minyak yang mengandung dampak karsinogenik atau dampak yang menimbulkan penyakit kanker pada diri manusia. Itulah contoh dari beberapa kasus yang kemungkinan besar akan terjadi dalam kurun waktu yang panjang karena tidak adanya batas-batas etika dan moralitas yang musti dilakukan dan dilarang dalam diri manusia sebagai aktor kehidupan yang berperan langsung didalamnya.

Menelisik Historisitas Kasus Menyebarnya Minyak di Ruang yang Salah

Kasus menyebarnya minyak di laut kalimantan sendiri bukanlah sebuah kasus yang baru, ketika kita melihat secara historis, ada beberapa kasus ditemukannya minyak di ruang yang tidak semestinya, terutama di Indonesia. Seperti halnya tumpahnya minyak dari kapal tanker Golden Win, bocor di Lhokseumawe, NAD (1979), menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah, kapal Mission Viking yang karam di Selat Makassar (1997), menumpahkan minyak mentah dan MT Natuna Sea, karam di Pulau Sambu (2000), menumpahkan 4.000 ton minyak mentah. Selain kasus tumpahnya minyak, ada juga kasus bocornya kilang minyak seperti yang terjadi pada fasilitas pipa milik operating body Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) di kawasan perairan Tuban, Jawa Timur yang menyebabkan mereka harus memberhentikan produksinya. Dan yang tidak kalah penting adalah tragedi lumpur lapindo di Sidoarjo. Peristiwa ini menjadi sebuah banjir lumpur panas yang memiliki dampak sosiologis yang kuat terhadap masyarakatnya, dimana area persawahan, pemukiman penduduk, serta kawasan industri ikut tergenangi dengan lumpur bercampur minyak tersebut[2]. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sebuah rangsangan bagi para pemikir serta peneliti untuk mengeluarkan thesisnya dalam menjabarkan kausalitas yang terjadi pada tragedi lumpur lapindo.

Setidaknya ada 3 thesis yang terdeteksi dan diajukan oleh beberapa scientist, pertama adalah aspek teknis dimana pada awal tragedi sebenarnya pada saat pengeboran minyak “lapindo” dibayang-bayangi dengan gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Dimana didukung dengan argumen liquefaction atau pemicu semburan lumpur yaitu gempa atau sudden cyclic shock Yogyakarta yang mengakibatkan kerusakan sedimen[3]. Kemudian thesis kedua adalah menyoal aspek ekonomi, keadaannya sendiri yaitu Lapindo Brantas Inc. Adalah sebuah atau salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP MIGAS dalam melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Dalam kasus ini lapindo disinyalir sengaja menghemat atas biaya operasional dengan tidak memasang casing, akibatnya pada saat pengeboran tidak ada sebuah penutup untuk menutupi celah dalam meminimalisir kebocoran gas dan minyak. Casing disini sebenarnya berguna dalam proses penutupan agar tidak ada minyak dan gas yang keluar ke ruang yang salah. Dan terakhir, thesis ketiga adalah menyoal aspek politis, sebagai sebuah badan usaha yang legal, lapindo tentu telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil atas pemerintah sebagai badan yang memiliki otoritas dalam mengelola aset negara. Implikasinya adalah terhadap aset negara, adalah banyak sumber daya alam yang dimiliki negara ini dijual dengan corporate based  dengan orientasi profit an sich, yang menjadikan korporasi dan pemerintah sebagai pemegang ototritas negara menjadi buta terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat yang menjadi tanggung jawab moral mereka.

Dampak buruk bagi lingkungan inilah yang baru-baru ini terasa kembali atas kasus menyebarnya minyak di Laut Kalimantan. Ada praduga bahwa kasus ini disebabkan oleh bocornya pipa minyak dari PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan. Pipa berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 mm di kedalaman 20-25 meter ini diduga terseret hingga 100 meter akibat jangkar kapal MV Ever Judger yang menyebabkan pipa itu putus[4], yang kemudian memberi dampak buruk bagi ekosistem. Ini bisa disebabkan karena tumpahan minyak ini yang semakin meluas akibat adanya gelombang laut, data terakhir yang terhimpun dari menyebarnya minyak sekitar 20.000 hektare[5]. Ketika penyebaran minyak semakin luas, otomatis hal itu juga akan memberikan ancaman yang kuat bagi kehidupan laut, seperti biota laut, ikan, dan terumbu karang bisa terancam keberadaannya atau bahkan mati. Dan ketika kehidupan mereka terganggu juga akan membutuhkan pemulihan yang lama terkait dengan kepadatan minyak yang tinggi serta menghalangi akses sinar matahari untuk masuk ke dasar laut dalam membantu proses fotosintesis. Akibatnya dalam jangka waktu yang lama ekosistem di wilayah tersebut secara perlahan akan terdekontruksi dan bisa mati. Bukan hanya itu, ancaman kasus tumpahnya minyak ini juga sudah menyebabkan 5 orang nelayan meninggal, masyarakat sekitar pantai merasa mual dan pusing, dan juga sebanyak kurang lebih 162 nelayan terancam kehilangan mata pencahariannya. Hal inilah yang seharusnya dipikirkan dan diformulasikan oleh pemerintah untuk menindak tegas mereka yang melanggar aturan dan mengganggu kenyamanan publik[6].

 

Refleksi Bersama

Dari kasus-kasus yang telah ditunjukkan diatas, yang menjadi argumen pokok dari penulis adalah tentang bagaimana aspek etika dan moralitas ini perlu diejawantahkan dalam persoalan teknis. Terkait dengan persoalan teknis, aspek lingkungan hidup juga tidak bisa dilepaskan dengan kondisi moralitas manusia yang sedang dialami pada zamannya. Manusia sendiri adalah aktor pembangunan sekaligus penyebab runtuhnya lingkungan hidup. Manusia ibarat pistol, dimana ketika pistol itu ditembakkan dan berguna untuk membunuh orang-orang yang ada disekitarnya, maka orang-orang itu akan mati. Oleh karena itu harus ada aturan tentang batas-batas mana saja yang tidak boleh dilewati manusia walaupun hanya sekedar mencapai keinginannya yang semu. Artinya perlu adanya perubahan stigma positif atau pola pikir serta perilaku manusia terhadap realitas yang ada yaitu kehidupan relevansinya dengan keadaaan lingkungan. Secara sederhana manusia dituntut memperhatikan persoalan etis disamping teknis, agar manusia merasa ada sebuah tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan dari kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Selain itu perlu adanya penekanan dalam regulasi dari pemerintah itu sendiri dalam hal penjagaan dan pelestarian lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Indonesia harus dituntut serta memiliki kewajiban untuk melakukan maintenance terhadap aset-aset mereka yang berhubungan dengan pekerjaan dan kenyamanan publik, agar supaya perusahaan yang ada di Indonesia mampu bertindak secara etis guna mencapai tujuan atas perawatan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup.

[1] Keraf, A. Sonny, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Kompas.

[2] Wibisono, Yusuf. 2006. Peneliti  kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo.

[3] Ibid.

[4] http://www.tribunnews.com/regional/2018/04/05/penyebab-tumpahan-minyak-di-laut-balikpapan-akibat-pipa-bocor-tersangkut-jangkar-kapal, diakses pada tanggal 11/04/2018 pukul 22.30 WIB.

 

[5] https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan, diakses pada tanggal 11/04/2018 pukul 22.50 WIB.

[6] Ibid.