Pangan sebagai kebutuhan fisiologi berada pada tingkat dasar dalam hierarki teori kebutuhan dan motivasi manusia menurut Maslow, artinya manusia cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak asasi yang layak dan harus dipenuhi. Kebutuhan pangan suatu negara dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, jumlah penduduk, dan rasio perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Suatu Negara yang memiliki penduduk banyak tetapi menghasilkan sedikit pangan dapat menyebabkan krisis ketahanan pangan.

Undang-undang nomor 64 tahun 2002 tentang ketahanan pangan telah mengatur efisiensi system usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi, dan mengembangkan lahan produktif. Namun, harus dibarengi dengan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Mengapa? Karena SDM merupakan kaki tangan sekaligus otak dari pembangunan pertanian. Jika salah satu fungsi ini hilang, maka dapat terjadi ketidakseimbangan. Pengembangan SDM ini mencakup pengenalan dan pengembangan potensi lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi lahan pekarangan.

Kebijaksanaan terkait implementasi SDM unggul untuk menciptakan ketahanan pangan sangat aplikatif. Contohnya kebijakan mengenai gerakan satu rumah wajib berkebun. Adanya unsur paksaan didalamnya diharapkan akan menggerakkan tangan masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah. Apalagi dengan peran aktif pemuda saat ini, tidak mustahil apabila dibuat kebijakan kewajiban bahwa setiap rumah tangga harus melakukan gerakan satu rumah wajib berkebun. Jadi, dengan kebijakan pengembangan SDM yang unggul diharapkan peran pemuda dapat menjadi problem solver terkait ketahanan pangan di Indonesia. Peran pemuda saat ini sangat diharapkan dapat ditunjukkan dengan aksi bukan hanya pemikiran-pemikiran teoritis. Peran inilah yang akan menjadi jawaban bagaimana merealisasikan kemandirian bangsa melalui peningkatan ketahanan pangan. Dengan kelebihan penguasaan iptek yang dimiliki oleh kaum muda Indonesia, pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian bangsa semestinya bukan hal yang mustahil.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan pula permintaan alat pemenuhan kebutuhan. Konsep Thomas Maltus yang menyatakan jumlah manusia meningkat secara eksponensial sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan meningkat secara aritmatika. Sehingga pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan usaha pemenuhan kebutuhan pangan dapat berpeluang memunculkan masalah pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang. Jangan sampai pertumbuhan penduduk akan memunculkan masalah rawan pangan.

Gerakan satu rumah wajib berkebun sangat luas cakupannya. Ditengah sempitnya lahan-lahan di perkotaan dan luasnya lahan pekarangan di pedesaan menjadi fenomena yang bertolak belakang. Namun, masyarakat perlu menyadari bahwa pemanfaatan lahan baik sempit ataupun luas tersebut dapat meningkatkan fungsi lahan. Untuk itu perlu adanya keterkaitan peningkatan SDM untuk menunjang ketahanan pangan. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi manusia yang peka terhadap lingkungan, mampu memanfaatkan lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam hal ini adalah lahan pekarangan dengan memanfaatkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Melihat kondisi tersebut ketahanan pangan di Indonesia belum dapat dikatakan baik. Gerakan satu rumah wajib berkebun bisa menjadi solusi akan permasalahan ini. Adapun dalam pengimplementasiannya, kebijakan tersebut tidak akan langsung bersifat aplikatif. Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang untuk melakukan pembinaan pada desa. Penerapan untuk jangka panjang dibutuhkan beberapa tahapan, diantaranya:

  1. Enviromental Scanning (Pengamatan Lingkungan)

Tahapan ini adalah pondasi awal dalam penerapan suatu kebijakan. Apabila kebijakan mengenai gerakan satu rumah wajib berkebun ini benar-benar akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah melalui tahapan berikut ini:

  1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

  1. Receiving ( Penerimaan )

Kebijakan satu rumah wajib berkebun harus diterima sebagian besar masyarakat Indonesia.

  1. Respondeing ( Penanggapan )

Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan satu rumah wajib berkebun, baik diterima maupun tidak diterima.

  1. Valuing and Evaluation( Penilaian dan Evaluasi )

Setelah mulai ditanggapi, tentunya kebijakan tersebut harus dinilai mengenai dampaknya terhadap kemandirian pangan. Apabila banyak membawa pengaruh positif maka kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai kebijakan yang berkelanjutan. Namun, jika terdapat dampak negatif dan masalah terkait kebijakan, maka dilakukan evaluasi dengan cara mengidentifikasi penyebab pengaruh negatif dari kebijakan. selanjutnya dicarikan solusi dari setiap masalah yang ditimbulkan.

  1. Arrangment (Penataan)

Apabila kebijakan tersebut sudah dianggap menguntungkan, perlu adanya sebuah penataan aturan yang dimaksudkan supaya kebijakan ini lebih teratur dalam implementasinya.

  1. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana desa

Apabila kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana yang menunjang dalam pengaplikasian kebijakan tersebut. Kelembagaan disini dapat melalui karang taruna yang sebagian besar anggotanya adalah masyarakat yang masih berumur produktif. Perencanaan di tingkat desa dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan tim penyuluh dan pendamping sebagai fasilitator, serta tokoh masyarakat.

  1. Internalizing ( Pendarahdagingan )

Ketika kebijakan sudah ditetapkan hendaknya masyarakat menyadari akan pentingnya mematuhi kebijakan tersebut sampai mendarah daging. Mendarah daging yang dimaksudkan disini adalah sudah ada perubahan dalam tiga hal, yaitu perubahan paradigma, perubahan pandangan dunia, dan perubahan pada tingkat kesadaran.

  1. Strategy Implementation

Implementasi kebijakan satu rumah wajib berkebun sangat luas cakupannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan menjadi aspek penting yang mulai diperhatikan masyarakat. Implementasi tersebut dapat diterapkan seperti budidaya sayuran organik, yaitu sayuran yang  dibudidayakan dengan cara alami tanpa ada bantuan bahan kimia. Secara luas sistem pertanian organik menekankan pada pemberian pupuk pestisida dan pupuk alami tanpa aplikasi pupuk buatan dan kimiawi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta pemanfaatan sumberdaya lokal (Tansidau dan Herniwati, 2009).

Masalah seperti dikatakan diatas dapat terjadi akibat minimnya pengoptimalan lahan. Ditambah lagi peningkatan permintaan akibat meningkatnya jumlah penduduk oleh karena itu perlu dibuat kebijakan pengoptimalan peran pemuda dan ketahanan pangan supaya bonus demografi yang ada saat ini dapat menjadi problem solver terkait masalah ketahanan pangan. Rata-rata pemuda saat ini lebih menyukai perkembangan di bidang dunia digital, teknologi informasi, dan perindustrian namun melupakan pembangunan di bidang pertanian. Dengan kebijakan gerakan wajib berkebun yang berkelanjutan dimana masyarakat diwajibkan untuk menanam di pekarangan rumah, diharapkan nantinya ketahanan pangan terutama kebutuhan sayuran dapat tercukupi dan dapat meningkatkan konsumsi sayur di Indonesia.

 

Etika Putri Prabandari

UPN “Veteran” Yogyakarta”

Referensi

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.

Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan,  Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No 1 hlm 1-7

Tambunan, Tulus. 2008. Ketahanan Pangan di Indonesia Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Jakarta: Universitas Trisakti Pusat Studi Industri dan UKM.

Haryadi, M. 2018. “Masyarakat Indonesia Masih Kurang Konsumsi Sayuran dan Buah”, dalam   https://www.tribunnews.com/ . Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 23.37 WIB.

Kencana, M. 2019. “Pedagang di Pasar Tradisional Keluhkan Harga Sayuran yang Terus Naik”, dalam Liputan6.com. Diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 03.35 WIB.